Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
Untuk mendukung penerapan manajemen risiko di BUMNd, maka BPKP sebagai Auditor Intern pemerintah yang proaktif dan terpercaya dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih, dengan dukungan tenaga profesional telah merespon secara aktif untuk mendorong penerapan manajemen risiko di BUMN/D dengan cara menciptakan produk unggulan BPKP di bidang manajemen risiko untuk perusahaan.
Pekerjaan asistensi diberikan oleh BPKP dalam upaya membantu SKPD menyiapkan persyaratan kelengkapan administrasi untuk menerapkan PPK-BLUD. Mulai dari tahap persiapan, sampai penyusunan draft yang berupa dokumen persyaratan administrasi. Dalam asistensi ini pada dasarnya BPKP hanya sebagai pendamping bagi pihak manajemen, sehingga diperlukan peran aktif dari manajemen atau focus group yang dibentuk untuk melaksanakan penyusunan persyaratan terutama dari segi teknis operasi.
Sejak tahun 2003 BPKP telah mengembangkan dua buah versi sistem informasi akuntansi PDAM yang terintegrasi (selanjutnya lebih dikenal dengan software “Sikompak”). Saat ini Sikompak versi basic (fitur lengkap tetapi tidak terintegrasi) telah diinstall pada lebih dari 30 PDAM di seluruh Indonesia. Terciptanya aplikasi sistem informasi akuntansi (SIA) yang terintegrasi di mana di dalamnya mencakup billing system, pencatatan piutang, pencatatan persediaan, pencatatan aktiva tetap, dan akuntansi yang dapat mendukung pengambilan keputusan.
Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabllitas SPI Korporasi ini merupakan panduan bagi semua unit SPI Korporasi dalam melakukan kegiatan penilaian kapabilitas yang dimiliki. Melalui pelaksanaan penilaian kapabilitas ini, setiap unit SPI Korporasi akan dapat mengetahui level kapabilitas yang dimiliki dan juga inforrnasl mengenai area-area yang maslh memerlukan pengembangan sebagai dasar penyusunan rencana tindak action plan dalam mencapai level kapabilitas yang lebih tinggi untuk menuju SPI Korporasi yang efektif.